SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Seno Aji, menekankan perlunya dilakukan evaluasi mendalam terhadap perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023, khususnya dalam hal lelang pengerjaan. Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan menghindari timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tidak dimanfaatkan.
Seno menjelaskan bahwa tugas evaluasi ini akan ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi kemungkinan terjadinya Silpa di APBD tahun 2024.
“Kami mendesak perbaikan di sini. Proses lelang harus dilakukan secara lebih efisien, terutama pada proyek-proyek besar,” ucap Seno pada Senin (14/8/2023).
Dalam rangka upaya menanggulangi Silpa, Seno menyebutkan bahwa langkah pengadaan barang dan jasa lebih awal hanya akan diterapkan pada proyek-proyek berskala besar. Namun, ia juga menyadari bahwa kemungkinan terjadinya Silpa yang signifikan masih ada tahun ini.
Oleh karena itu, Seno berpendapat bahwa langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi agar pada tahun mendatang, terutama saat awal tahun pelaksanaan APBD 2024, perencanaan dapat lebih terstruktur.
“Rencana proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, demi mengurangi angka Silpa. Kami yakin langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Kami telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk Silpa dan yakin bahwa situasi akan lebih optimal pada tahun depan,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan yang ditargetkan, Seno berharap agar pemanfaatan anggaran APBD dapat dioptimalkan, mencegah terjadinya pemborosan sumber daya, dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat Kaltim.
#ADV#DPRDKALTIM
