SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi tersebut. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltim pada Jumat (3/11/2023).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengatakan bahwa serapan anggaran UMKM di Kaltim masih di bawah 60 persen, baik untuk sektor industri, pangan, maupun sektor lainnya.
“Kami ingin tahu apa kendala yang membuat anggaran tidak terserap dengan baik,” ujar Sapto.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data UMKM antara Disperindagkop Kaltim dengan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami khawatir alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar tidak tepat sasaran atau tidak terserap maksimal,” imbuhnya.
Menurut Sapto, Disperindagkop Kaltim belum memberikan rencana kerja yang jelas untuk tahun 2024. Ia hanya mengetahui bahwa salah satu program yang akan dilaksanakan adalah pembangunan food station dan digitalisasi UMKM di seluruh Kaltim.
“Namun, yang harus diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah hasil bahan baku lokan oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tegasnya.
Sapto menyarankan Disperindagkop Kaltim agar mengoptimalkan program-program yang ada agar penyerapan anggarannya bisa meningkat dan kapasitas UMKM bisa ditingkatkan. Hal ini meliputi pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.
“Keberadaan UMKM sangat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek, dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
