SAMARINDA – Sejumlah OPD di Pemprov Kaltim mendapat sorotan dari Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim, karena serapan anggarannya rendah.
Hal ini diketahui setelah Akmal Malik, Pj Gubernur Kaltim, melakukan evaluasi kinerja OPD beberapa waktu lalu.
Seno Aji mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan OPD yang bersangkutan.
Tujuannya adalah untuk memastikan pembayaran kepada kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka.
“Kami akan rapat koordinasi dalam waktu dekat. Sebelum reses dua minggu lalu, kami sudah rapat koordinasi dengan pimpinan OPD. Kami minta mereka segera menyelesaikan pembayaran ke kontraktor,” ujar Seno Aji, Kamis (2/11/2023).
Seno Aji menjelaskan rapat koordinasi ini nantinya bertujuan untuk mengawasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
Ia berharap tidak ada lagi OPD yang menunda-nunda pembayaran ke kontraktor.
“Kami tidak mau ada OPD yang menunggak pembayaran ke kontraktor. Ini kan bisa berdampak pada kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Kami juga tidak mau ada anggaran yang menjadi Silpa karena tidak terserap,” katanya.
Seno Aji menekankan pentingnya peran BPKAD Kaltim untuk melakukan percepatan pembayaran kepada pihak ketiga yang telah rampung pekerjaannya, agar tidak menumpuk di akhir tahun.
Hal ini agar anggaran tiap OPD terserap lebih cepat dan tidak lagi mendapat rapor merah.
“Saya yakin OPD bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. BPKAD sudah setuju untuk membantu mereka dalam hal pembayaran. Semoga ini baik-baik saja dalam waktu dekat ini sudah bisa meningkat,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
