SAMARINDA – Pengawas sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat minim. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar (KBM) di sekolah-sekolah.
Menurut data yang ada, saat ini hanya ada sekitar 34 pengawas sekolah yang bertugas di Kaltim. Jumlah ini jauh dari kebutuhan untuk mengawasi sekitar 241 SMA dan SMK negeri serta 400-an sekolah swasta di provinsi ini.
Hal ini menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia berharap ada penambahan pengawas sekolah pada tahun 2024 mendatang.
Salehuddin mengatakan, pengawas sekolah seharusnya mendapatkan program yang signifikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Namun, kenyataannya, pengawas sekolah kurang tersentuh oleh program tersebut.
“Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas KBM, pengawasnya saja terbatas, operasionalnya tidak ada dan lokasinya jauh-jauh pula,” ujarnya. Selasa (24/10/2023)
Salehuddin juga menyayangkan kondisi pengawas sekolah yang mayoritas sudah memasuki masa pensiun. Ia menilai, pengawas sekolah seperti itu sudah tidak efektif lagi.
“Di beberapa kabupaten dan kota yang saya dapatkan datanya, jangankan mau mengawas, Kurikulum Merdeka saja mereka belum dapat. Baru ke kepala sekolah dan guru,” katanya.
Salehuddin menambahkan, pengawas sekolah harus mendapatkan sosialisasi terkait Kurikulum Merdeka secara komprehensif. Sebab, mereka bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah-sekolah.
Salehuddin mengaku sudah menyampaikan aspirasi ini ke Disdikbud Kaltim. Ia berharap, pada APBD Perubahan 2023 dan APBD Murni 2024, ada porsi lebih untuk pengawas sekolah.
“Kalau pengawas ini tidak diberikan porsi yang bagus, baik serta ideal, otomatis kita tidak bisa berharap proses pengawasan pendidikan itu bisa bagus,” tegasnya. (adv/dprdkaltim)
