Pemprov Kaltim Akan Tata Ulang Aset, Komisi II DPRD Dukung Penuh

Foto: Pj Gubernur Kaltim saat meninjau lokasi lahan eks Puskib Balikpapan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menata ulang aset-aset miliknya agar bisa dikelola secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.

“Pemprov Kaltim sedang mendata ulang aset. Baik yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pihak lainnya,” kata Akmal Malik, Senin (13/11/2023).

Menurutnya, ada beberapa aset pemprov yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah lahan eks Pusat Kesehatan Ibu dan Bayi (Puskib) Balikpapan.

“Aset berupa tanah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penggunaan aset juga merupakan arahan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Akmal Malik menegaskan, jika ada masalah dalam pengelolaan aset, maka pihak-pihak yang terkait harus menyelesaikannya dengan profesional.

“Jangan sampai ada aset yang terbengkalai atau bermasalah. Kita harus mengoptimalkan aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Langkah pemprov ini mendapat dukungan penuh dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang membidangi aset daerah. Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengapresiasi kebijakan pendataan ulang aset.

“Kami ingin memahami bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam aset Kaltim. Dari inventarisasi itu, nantinya akan terdata ulang mana saja aset yang bisa dioptimalkan serta termanfaatkan dengan baik,” kata Nidya, Kamis (15/11/2023).

Nidya juga mendorong agar pemprov memperkuat perusahaan daerah (perusda) yang saat ini sedang berproses. Ia meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ikut terlibat dalam pengawasan perusda.

“Pj Gubernur juga kami harapkan bisa terlibat langsung sehingga perusda ini bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram