Masih Terhitung Satu Periode, Edi Damansyah Masih Bisa Mencalonkan Diri Sebagai Bupati Kutai Kartanegara

Katamedia.id,Kutai Kartanegara – Tersiarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 02/PUU-XXI/2023 yang dirilis dalam situs resmi MK dengan judul “UU Pilkada Konstitusional “ mengundang respon sejumlah pihak.

Berbagai persepsi dituangkan dalam tulisan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan hasil Aturan Masa Jabatan dalam putusan tersebut. Termasuk mengaitkan putusan tersebut dengan masa jabatan Bupati Kukar Edi Damansyah yang diframing seolah-olah sudah menjabat dua periode. Sehingga tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar pada Pilkada serentah tahun 2024 mendatang.

Padahal, kata Muhammad Nursal, Selaku Kuasa Hukum Pemohon Edi Damansyah. Uraian penjelasan putusan tersebut tidak masuk dalam pembahasan periodesasi Bupati Kukar Edi Damansyah. Terutama jika dikaitkan dengan dengan pertimbangan atas putusan a quo sebagaimana yang terdapat pada halaman 49 sd halaman 50.

Dalam pertimbangan putusan a quo terdapat kalimat: “yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXVIII/2020…” Makna kata dikuatkan dalam Putusan MK Nomor 67 ini sejatinya sama dengan keadaannya Edi Damansyah dengan Hamin Pou dahulu sebagai Calon Bupati Bone Bolango (periode 2010 sd 2015). Sehingga pernah menjalani masa jabatan sebagai pelaksana tugas Bupati selama 2 tahun 8 bulan 9 hari, dan menjalani masa jabatan sebagai bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan 21 hari.

Putusan a quo justru tidak menyatakan kalau Hamim Pou tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Bupati periode 2021 hingga 2026, karena telah menjalani satu periode pada 2010 sd 2015, dan satu periode lagi pada 2016 sd 2021. Sekarang masih menjabat sebagai Bupati Bonebolango periode 2021 sd 2026.

Berangkat dari itu, Edi Damansyah sesungguhnya tetap dapat mendaftar sebagai calon Bupati Kukar periode 2024 sd 2029 dengan dasar argumentasi, bahwa yang dilakukan pembatasan sebagai hitungan 1 periode dalam makna 2 1⁄2 tahun atau lebih hanyalah pejabat definitif dan PENJABAT SEMENTARA.

Nomenklatur penjabat sementara dengan pejabat sementara adalah dua hal yang berbeda, kalau PEJABAT sementara dalam teori merupakan genus pejabat yang terdiri atas Plt, Plh, Penjabat, dan Penjabat Sementara. Sedangkan PENJABAT sementara adalah orang yang mengisi jabatan kepala daerah karena kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sedang menjalani masa cuti kampanye.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Bahwa pun jika dipaksakan dalam hal ini makna penjabat sementara dalam pertimbangan putusan a quo diletakkan sebagai genus dari Pelaksana Tugas, juga tidak akan memenuhi Edi Damansyah dalam satu periode selama menjabat sebagai Plt Bupati dan Bupati Defenitif pada periode 2016 sd 2021, sebab putusan tersebut tidak mempertegas apakah masa jabatan Plt dan definitif (2016 sd 2021) dihitung sekaligus atau terpisah.

Dalam UU Pemda maupun dalam PP No. 49/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pejabat Plt dimaksud tidak ada ketentuan yang mengatur untuk pelantikannya.

“Artinya Plt tidak DILANTIK, sehingga tidak mungkin ada batas untuk menghitung limit masa jabatan kalau hendak dipaksakan,” tegas Muhammad Nursal.

Bahwa apakah dalam kasus ini dahulu Edi Damansyah pernah dilantik sebagai pelaksana tugas Bupati (2026 sd 2021), ternyata ia bukan dilantik, tetapi hanya melalui pengukuhan, karena yang namanya pelantikan kepada pejabat yang bersangkutan harus dengan mengucapkan lafal sumpah: “demi Allah…dst”

Tim Redaksi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram