Larangan Ekspor Pangan 21 Negara, DPRD Kaltim Minta Lindungi Lahan Pertanian

Foto: Ilustrasi aktivitas petani menggarap sawah mereka

SAMARINDA – Indonesia terancam krisis pangan karena 21 negara akan menyetop ekspor hasil pangan ke Indonesia akibat dampak el nino pada tahun 2023.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan, terutama beras.

Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, mengimbau agar lahan pertanian di Kaltim tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain, seperti tambang, perumahan, atau lainnya.

“Lahan pertanian di Kaltim adalah sumber pangan yang vital bagi masyarakat dan negara,” ujar Samsun. Rabu (25/10/2023)

Ia menekankan agar Kaltim berusaha mencapai kemandirian pangan. Apalagi dengan adanya IKN, Kaltim akan menjadi salah satu penyuplai pangan di Ibu Kota Nusantara.

“Kalau kita tidak produksi sendiri, mau beli dari mana, kalau negara lain larang ekspor pangan. Kalau generasi petani kita punah, tidak ada yang mau bertani, ini pasti menjadi ancaman,” paparnya.

Samsun menjelaskan, dalam Perda dan Permen yang ada, terdapat sanksi dan insentif bagi yang mengalihfungsikan lahan pertanian.

“Kalau lahan pertanian itu ditambang atau dialihfungsikan, si pengalih fungsi lahan harus ganti rugi tiga kali lipat,” tegasnya.

“Sebaliknya, barang siapa yang menjaga lahan pertanian akan dapat insentif. Insentif itu berupa fasilitas produktivitas pertanian, seperti irigasi, embung, jalan wisata, alat dan mesin pertanian, dan lainnya,” lanjutnya.

Samsun berharap, dengan Perda dan Permen itu, lahan pertanian di Kaltim dapat terlindungi dan produktif sehingga dapat menghindari krisis pangan di masa mendatang.

“Kita harus sadar bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Itu yang sedang dikhawatirkan oleh semua negara di dunia, krisis energi dan krisis pangan,” tutupnya. (adv/dprdkaltim)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram