Komisi II DPRD Kaltim Mempertanyakan Nasib Aset Pemprov Kaltim

Foto : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin.

SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim mempertanyakan nasib beberapa aset yang dimiliki Pemprov Kaltim yang telah diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Beberapa di antaranya adalah Stadion Utama Palaran dan Hotel Atlet di GOR Kadrie Oening.

“Termasuk lapangan Palaran yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, jalannya, dan semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan tidak terbengkalai,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. Selasa (24/10/2023)

Selain itu, pihaknya juga mengharapkan agar Hotel Atlet segera dapat diaktifkan. Dia sangat menyesalkan kehadiran hotel tersebut yang hingga saat ini belum dapat dioperasikan.

Tiyo, yang merupakan seorang politisi dari Fraksi Golkar, juga menyatakan bahwa pihaknya akan meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim untuk mengelola aset-aset Pemprov, terutama yang berkaitan dengan fasilitas olahraga, agar dapat dikelola oleh perusahaan daerah (perusda).

“Jika memungkinkan, aset-aset tersebut dapat dikelola oleh perusda. Kami tidak masalah, namun jika tidak memungkinkan, kami tetap merekomendasikan kerjasama dengan pihak ketiga,” tambah Tiyo.

Meskipun demikian, jika perusda dapat memaksimalkan aset-aset Pemprov Kaltim, maka pihaknya akan mendukung hal tersebut. Ketika ditanya mengenai rencana Hotel Atlet yang ingin diambil alih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim sebagai gedung perpustakaan baru, Tiyo juga memberikan tanggapannya.

“Saya bukan tidak mendukung perpustakaan. Saya mendukung, namun jika Hotel Atlet diambil alih, saya pikir konstruksi bangunannya telah dirancang untuk menjadi kamar atlet,” ujar Tiyo.

Dia justru menyarankan Pemprov Kaltim untuk membangun perpustakaan yang lebih baik. Jika memang Hotel Atlet nantinya akan diubah menjadi perpustakaan, maka perlu dilakukan pembongkaran.

“Kami akan mendukung agar minat baca masyarakat dapat meningkat dengan berbagai strategi. Saat ini, kantor perpustakaannya terbatas, sering mengalami banjir, dan sebagainya,” tegas dia.(adv/dprdkaltim)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram