Ketua DPRD Kutim Joni Soroti Masalah RKB dan Standar Kelayakan Bangunan Sekolah di Kutim

SANGATTA– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni tak menampik banyak bangunan sekolah yang jauh dari kata layak. Terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di kawasan pedalaman.

“Kebanyakan bangunannya berbahan dasar kayu. Sedangkan standar kelayakan saat ini beton,” kata politikus PPP itu.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti pembangunan di kabupaten ini belum merata. Khususnya di sektor pendidikan. Padahal untuk di kawasan perkotaan, bangunan sekolah sudah memadai dan memenuhi standar kelayakan.

“Makanya sekarang harus bisa konsentrasi membangun sekolah yang ada di kecamatan pedalaman,” tegasnya.

Kendati demikian, hal itu berpeluang direalisasikan lebih maksimal. Terutama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.

“Apalagi sudah dialokasian dalam batang tubuh APBD perubahan,” paparnya.

Namun dia menyayangkan masih kegiatan pembanguanan yang proses survei. Padahal, seharusnya dapat dimaksimalkan. Apalagi tujuannya untuk memastikan kualitas dan mutu belajar mengajar di sekolah berlangsung kondusif dan efektif.

“Memang sudah banyak fasilitas pendidikan yang sudah dipenuhi. Tapi, beberapa sekolah juga masih kekurangan ruang kelas. Baik tingkat SMP dan SMA, yang sama-sama bersifat mendesak. Ini juga harus menjadi perhatian,” imbuhnya.

Dia menilai, kebutuhan ruang kelas baru (RKB) menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan sebagian sekolah di kabupaten ini. Sehingga harus direalisasikan agar dapat memaksimalkan proses belajar mengajar di sekolah.

“Kalau ruang kelasnya bagus dan tercukupi, tentu memengaruhi kualitas pendidikan. Makanya harus menjadi skala prioritas pembangunan saat ini,” ucapnya. (adv).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram