SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Udin, mengangkat isu yang mengkhawatirkan terkait dengan beberapa dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah tersebut. Udin menyerukan perlunya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta terkait insiden ini.
Udin menyatakan bahwa ia telah mendengar keluhan dari sejumlah siswa yang seharusnya memenuhi kriteria zonasi, namun tetap tidak diterima di sekolah negeri. Salah satu kasus yang menonjol adalah siswa dari keluarga kurang mampu, yang terpaksa mendaftar di sekolah swasta dengan biaya yang tidak terjangkau.
Pentingnya masalah ini membuat Udin mendesak agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB di masa mendatang serta mengungkap dugaan kecurangan.
“Kami harus menyelidiki semua dugaan kecurangan ini dengan cermat. Verifikasi data siswa yang diterima harus diperiksa secara teliti, terutama mengenai domisili mereka,” ujar Udin pada Rabu (9/8/2023).
Udin juga menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan pembentukan tim khusus yang bertugas menyelidiki setiap laporan dan potensi kecurangan di semua kabupaten dan kota di Kaltim.
Indikasi kecurangan ini semakin menguat dengan adanya pengakuan dari orang tua siswa yang merasa terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar agar anak-anak mereka diterima di sekolah negeri.
“Beberapa orang tua bahkan telah mengungkapkan bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah uang agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah negeri, yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem yang adil,” tandasnya.
Isu kecurangan dalam PPDB ini menjadi perhatian serius, karena menyangkut hak pendidikan para siswa dan prinsip-prinsip transparansi serta kesetaraan dalam akses pendidikan.
#ADV#DPRDKALTIM
