SAMARINDA – Kaharuddin Jaffar, Anggota DPRD Kaltim, mengkritik realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim yang hanya 79,05 persen atau Rp2,29 triliun dari alokasi Rp2,9 triliun pada 2022 lalu. Ia mendorong agar Disdikbud Kaltim meningkatkan serapan anggaran di 2023 ini.
“Serapan anggaran pendidikan tahun 2022, setelah diaudit BPK sebesar 79.05 persen, diharapkan tahun ini bisa di atas 95 persen,” ujar Kaharuddin Jaffar, Kamis (2/11/2023).
Disdikbud Kaltim mendapatkan alokasi anggaran Rp4 triliun di APBD 2023. Kaharuddin Jaffar menyebut bahwa sektor pendidikan masih perlu dioptimalkan lagi, karena belum menjadi program prioritas pemerintah. Padahal, sektor ini berkaitan dengan masa depan Kaltim dan Indonesia umumnya dan cakupan sangat luas, di seluruh Kaltim, khususnya jenjang SMA/SMK/SLB.
“Artinya, pemerintah perlu jeli mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim,” tegasnya.
Menurut Kahar, peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim sebenarnya bukan hanya tugas Dinas Pendidikan, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena itu, ia mendorong semua OPD untuk bahu-membahu melakukan program pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti melakukan pelatihan atau apapun itu sesuai dengan tupoksinya.
“Kita berharap anggaran di semua OPD itu bisa terserap dengan baik dan cepat. Karena realisasi anggaran yang efisien juga tidak kalah penting dalam proses pembangunan,” tutupnya. (adv/dprdkaltim)
