SAMARINDA – Kaltim masih menghadapi masalah stunting yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus. Angka stunting di Bumi Mulawarman masih berada di angka 23 persen.
Hal ini disoroti oleh Ananda Emira Moeis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, yang menyarankan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk memberikan perhatian serius terhadap penanganan stunting.
“Stunting di Kaltim tak turun-turun, masih di angka 23 persen. Itu sudah jadi salah satu prioritas kebijakan pusat dan daerah,” ujarnya, Senin (13/11/2023).
Menurutnya, stunting merupakan masalah serius yang dipicu oleh banyak faktor, seperti gizi buruk, sanitasi, dan akses kesehatan. Penanganan stunting harus dimulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.
“Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai prosedur, tumbuh kembang anak dapat terawasi penggiat posyandu,” tegasnya.
Nanda, sapaan akrabnya, mengatakan posyandu berperan vital untuk menangani kasus stunting, karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.
“Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
