SAMARINDA – Salehuddin, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, menyoroti urgensi evaluasi mendalam terhadap program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menyikapi mendekatinya akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi, Salehuddin berpendapat bahwa setiap program harus diperiksa ulang untuk mengatasi potensi kelemahan.
Dalam konteks program BKT, Salehuddin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,2 triliun dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun jumlah ini signifikan, ia mengakui bahwa dana tersebut belum cukup untuk melayani semua calon penerima yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan penanganan pandemi Covid-19.
“Disamping itu, dana anggaran juga cenderung dialihkan ke upaya penanganan Covid-19, sehingga program-program seperti BKT terkadang mengalami kendala,” ungkap Salehuddin pada Kamis (17/8/2023).
Salehuddin memberi apresiasi terhadap pencapaian program BKT, tetapi sekaligus mendorong untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem seleksi penerima manfaat. Ini bertujuan untuk menciptakan transparansi lebih lanjut dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, terutama bagi warga yang berada dalam situasi ekonomi yang terbatas.
“Upaya sosialisasi harus ditingkatkan agar mencakup semua lapisan masyarakat, bahkan wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, saya berharap Badan Pengelola BKT mampu menerapkan pendekatan proaktif, bahkan sampai ke masyarakat yang memerlukan secara mendesak,” tegasnya.
Salehuddin percaya bahwa langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa program BKT dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya.
#ADV#DPRDKALTIM
