SANGATTA – Pembangunan infrastruktur memang sangat digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Bahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten ini mengalokasikan anggaran besar untuk memaksimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kendati demikian, hingga kini serapan anggaran masih rendah. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan pembangunan yang lambat dijalankan. Sehingga berdampak pada serapan anggaran di setiap OPD pelaksana. Mengingat, seharusnya pekerjaan bisa dilaksanakan di awal tahun.
“Kalau sekarang justru kegiatan pembangunan infrastruktur baru dimulai pada triwulan ketiga. Tentu saja menghambat serapan anggaran,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Faizal Rachman.
Anggota komisi B itu meminta, agar pekerjaan infrastruktur dapat dimaksimalkan. Mengingat waktu yang sempit, apalagi mendekati pelaksaan kegiatan di APBD Perubahan. Terutama kegiatan dengan anggaran besar dengan skema tahun jamak yang harus diselesaikan dalam dua tahun ke depan atau hingga akhir masa jabatan kepala daerah saat ini.
“Kan semakin besar alokasi anggaran, mestinya proses kerjanya dipercepat. Kalau sekarang yang terjadi justru keterlambatan dilaksanakannya pekerjaan,” ucap polikus PDI Perjuangan itu.
Sedangkan sepanjang tahun ini, progres serapan anggaran baru 20 persen. Dia menilai, kalau setiap OPD bekerja serius, harusnya memasuki triwulan keempat saat ini serapannya bisa lebih besar.
“Kita harus memastikan pembangunan dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Kami (dewan) akan terus memantau baghaimana pelaksanaannya di lapangan. Terutama untuk pekerjaan yang baru dilelang bulan September. Harus disegerakan action di lapangan,” tutupnya. (adv)
