SANGATTA – Infrastruktur dasar yang meliputi jalan, air bersih dan listrik PLN di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dipastikan belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) serius bagi Pemkab Kutim untuk memastikan semua wilayah di kabupaten ini menerima layanan tersebut secara merata.
“Padahal Kutai Timur sudah berusia 24 tahun. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan.
Politikus PKS itu meminta, agar kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi. Mengingat Kutim saat ini didukung alokasi anggaran yang sangat besar, yakni Rp 5,9 triliun yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2023.
“Saya harap OPD (organisasi perangkat daerah) terkait mempercepat peningkatan infrastruktur dasar,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, politikus PKS itu juga meminta agar sektor Pendidikan, kesehatan, pertanian dan kelautan juga diberikan perhatian yang sama oleh Pemkab Kutim. Termasuk memaksimalkan fungsi objek wisata yang memiliki potensi luar biasa.
“Sektor investasi juga harus dijadikan perhatian. Sekarang Kutai Timur sudah mengelola potensi-potensi sumber pendapatan daerah sendiri. Kan bisa mengdongkrat PAD (pendapatan asli daerah),” sebutnya.
Meski begitu, menurutnya Kutim tidak memerlukan lagi izin usaha dengan skala besar. Terutama investasi yang dapat memberikan dampak terhadap permasalahan lingkungan dan sosial. Hal ini juga berlaku bagi investasi asing yang terus menanamkan modal di daerah lainnya di Indonesia.
“Banyak sektor yang bisa dimaksimalkan, tanpa harus memberikan dampak sosial dan lingkungan. Kita harus bisa mandiri seperti slogan yang diangkat (Kutim Sejahtera Untuk Semua). Ini harus direalisasikan,” tutupnya. (adv)
