SAMARINDA – Pj Gubernur Kaltim, Isran Noor, melakukan evaluasi serapan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) pada Oktober 2023 lalu. Hasilnya, 23 OPD mendapat rapor merah karena serapan anggarannya rendah.
Hal ini mendapat sorotan dari Muhammad Udin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim. Udin menyarankan Pemprov Kaltim melakukan rotasi atau mutasi kepala dinas yang serapan anggarannya rendah.
“Ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024. Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” ujarnya, Senin (13/11/2023).
Udin mengatakan, Komisi III DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
Dirinya juga menyarankan OPD dengan serapan rendah untuk memperbaiki kinerja, lantaran anggaran itu merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Ini akan merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik,” tegasnya.
Udin berharap Pj Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
